TAMPERAK NEWS – JAKARTA, 2 Juli 2026 — Aliansi Kontraktor Jakarta Utara menyambangi kantor Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Sudin PRKP) Jakarta Utara untuk menyampaikan protes terkait dugaan ketidakberesan yang melingkupi seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan kerja tersebut. Tidak sekadar soal siapa yang memenangkan proyek, para pengusaha menyoroti tertutupnya akses informasi dan dugaan rekayasa mulai dari tahap seleksi hingga penetapan pemenang.
Dalam pernyataannya, perwakilan kontraktor Jumintar Silaen yang telah puluhan tahun berkecimpung di Jakarta Utara menegaskan adanya perubahan pola yang semakin mengarah pada pengaturan sepihak.
“Kami mencurigai adanya pengaturan terhadap penentuan vendor dalam proses mini kompetisi maupun e-purchasing. Terbukti akses kami ke kantor pun sering ditutup, padahal kami adalah mitra kerja pemerintah yang berhak mengetahui proses berjalan,” tegasnya.
Salah satu bukti yang dikemukakan adalah kasus proyek di kawasan Ancol, di mana pemenang lelang ulang justru menawarkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu, ditemukan kejanggalan di mana satu pihak mendapatkan dua paket pekerjaan di lokasi yang sama, hal yang dinilai tidak logis dari sisi efisiensi tenaga ahli maupun aturan persaingan sehat.
Karena dugaan praktik monopoli dan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme yang kian kuat, para kontraktor meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera mencopot Kepala Sudin PRKP Jakarta Utara Ir Suharyanti MT. Mereka juga mendesak Inspektorat DKI Jakarta melakukan audit menyeluruh dan siap memberikan data serta keterangan langsung kepada aparat penegak hukum jika diperlukan.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Kepala Sudin PRKP Jakarta Utara belum bersedia memberikan tanggapan terkait tuduhan-tuduhan tersebut. (Red/JS)
