TAMPERAK NEWS – TANGERANG – 20 September 2026 – Ketika jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Mauk Sepatan sedang beribadah Minggu pagi sekitar pukul 10.30 WIB, sekelompok orang datang mengganggu kegiatan, mengancam menggunakan senjata tajam, hingga pintu gereja digembok.
Jemaat terpaksa meninggalkan tempat ibadah sebelum selesai, membawa dampak psikologis mendalam — terutama bagi anak-anak, lansia, dan perempuan.
Beruntung, Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar, segera turun tangan. Gembok dikembalikan, akses dibuka kembali, dan dialog digelar bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta para pendeta. Kemenag menegaskan: kebebasan beribadah adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun pertanyaan mendasar tetap menggelayut: mengapa hal seperti ini masih bisa terjadi di negara yang menjamin kebebasan beragama? Dan apakah solusi yang diberikan sudah menyentuh akar masalahnya?
ANALISA HUKUM & KRITIK KERAS — OLEH JOHAN SOPAHELUWAKAN, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D., CPC., CPL
Ketua LBH No Viral No Justice DKI Jakarta
TINDAKAN PENGGANGGU IBADAH ADALAH PELANGGARAN HUKUM YANG JELAS
Saya tegaskan dengan tegas: mengganggu kegiatan ibadah, mengancam dengan senjata tajam, serta mengunci/menggembok rumah ibadah adalah tindakan pidana yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Perbuatan tersebut melanggar:
– UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) — Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
– KUHP Pasal 175 — Mengganggu ketertiban umum di tempat ibadah dapat diancam pidana penjara.
– KUHP Pasal 335 — Pengancaman dan perbuatan yang melanggar rasa aman dan ketenteraman dapat dikenakan pidana.
– UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik — Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa gangguan.
– UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama — Setiap orang dilarang mengganggu pelaksanaan ibadah agama orang lain.
“Dialog dan pengembalian gembok itu langkah yang baik — tetapi tidak boleh berhenti di situ. Ancaman senjata tajam itu sudah masuk ranah pidana, harus diproses hukum agar tidak terulang. Jangan sampai kerukunan dijaga dengan cara mengorbankan rasa aman salah satu pihak,” tegas Johan Sopaheluwakan.
MASALAH YANG TIDAK BOLEH DIABAIKAN — DIALOG TIDAK CUKUP TANPA PENEGAKAN HUKUM
Pengembalian gembok dan pembukaan kembali rumah ibadah memang patut disyukuri. Namun ada beberapa hal mendasar yang tetap menjadi kekhawatiran serius:
Pertama — Ada ancaman senjata tajam, ini bukan sekadar perbedaan pendapat.
Laporan menyebutkan jemaat diancam dengan senjata tajam saat ibadah berlangsung. Ini bukan lagi soal perizinan atau perselisihan antarwarga — ini sudah ancaman kekerasan yang membahayakan nyawa. Tanpa proses hukum terhadap pelaku, ancaman ini akan terulang lagi di masa mendatang. Dialog tidak boleh menggantikan proses pidana ketika keamanan dan nyawa manusia terancam.
Kedua — Jemaat sudah memberi pemberitahuan namun tetap diganggu.
Pihak gereja menyatakan telah menyampaikan pemberitahuan kegiatan kepada RT, RW, kepolisian, TNI, dan pemerintah kelurahan sebelum ibadah dimulai. Jika demikian, maka gangguan yang terjadi terjadi dengan pengetahuan aparat — namun tidak dicegah. Ini menjadi pertanyaan serius: di mana perlindungan negara saat warga sedang menjalankan hak konstitusionalnya?
Ketiga — Masalah administratif tidak boleh dijadikan alasan menghentikan ibadah. Jika memang ada persoalan perizinan atau administrasi tempat, penyelesaiannya harus dilakukan melalui jalur hukum dan pemerintahan yang sah — bukan dengan cara mengunci pintu, mengancam, dan membubarkan ibadah secara paksa. Tempat ibadah tidak boleh ditutup sepihak oleh kelompok masyarakat, apalagi dengan kekerasan. Itu wewenang negara melalui proses hukum yang sah, bukan tindakan main hakim sendiri.
Keempat — Dampak psikologis yang mendalam tidak boleh diabaikan.
Jemaat, termasuk anak-anak, lansia, dan perempuan, mengalami ketakutan saat beribadah. Luka batin ini tidak hilang hanya dengan pembukaan kembali pintu gereja. Negara wajib menjamin rasa aman — bukan sekadar akses fisik.
SOLUSI KONKRET & LANGKAH STRATEGIS
1. PROSES HUKUM PELAKU ANCAMAN KEKERASAN — TIDAK BOLEH DIABAIKAN
Polisi wajib memproses laporan terkait ancaman senjata tajam dan penggembokan rumah ibadah. Dialog dan kerukunan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tindak pidana. Jika pelaku tidak diproses, maka pesannya adalah: mengancam rumah ibadah boleh-boleh saja selama kemudian didamaikan. Itu preseden berbahaya bagi seluruh kerukunan beragama di Indonesia.
2. VERIFIKASI ADMINISTRATIF TANPA MENGHENTIKAN IBADAH
Jika ada persoalan perizinan tempat ibadah, pemerintah daerah wajib memfasilitasi penyelesaiannya secara tertib dan bertahap — TANPA menghentikan kegiatan ibadah selama proses penyelesaian. Prinsipnya: ibadah boleh berjalan sementara persoalan administratif diselesaikan secara damai dan hukum. Tidak boleh ada satu pihak yang dimatikan kegiatannya sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. PEMERINTAH WAJIB HADIR SEBAGAI PENJAMIN KEAMANAN — BUKAN SEKADAR PERANTARA
Kehadiran pemerintah dan aparat keamanan di lokasi rumah ibadah pada saat kegiatan berlangsung adalah kewajiban konstitusional, bukan bantuan sukarela. Jemaat sudah memberi pemberitahuan — maka aparat wajib hadir menjaga ketertiban dan keamanan sebelum gangguan terjadi, bukan setelah kejadian berlangsung. Pencegahan lebih utama daripada penyelesaian setelah kerusakan terjadi.
4. SOSIALISASI ATURAN RUMAH IBADAH YANG JELAS & TRANSPARAN
Banyak konflik berakar pada ketidakpastian aturan perizinan rumah ibadah. Pemerintah wajib menyederhanakan dan menyosialisasikan aturan pendirian dan penggunaan rumah ibadah secara terbuka. Jangan sampai perbedaan pemahaman atas aturan menjadi pemicu konflik antarwarga.
5. PEMBINAAN KERUKUNAN BERAGAMA YANG BERKELANJUTAN — BUKAN HANYA SAAT KONFLIK
Kerukunan tidak dibangun saat konflik pecah — ia dibangun melalui dialog rutin antar tokoh agama, pertemuan warga lintas keyakinan, dan pembinaan yang berlangsung terus-menerus. Kemenag dan pemerintah daerah harus memiliki program kerukunan yang terjadwal dan terukur, bukan hanya turun tangan setelah gembok terpasang.
DASAR HUKUM YANG HARUS DIPEGANG TEGUH
– UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) — Negara menjamin kemerdekaan beribadah.
– UU No. 1/PNPS/1965 Pasal 1 ayat (1) — Setiap orang dilarang mengganggu pelaksanaan ibadah agama orang lain..
– KUHP Pasal 212, 214, 335, 336 — Larangan kekerasan, ancaman, dan penggangguan ketertiban.
– Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2006 — Pengukuhan kerukunan hidup antarumat beragama.
TUNTUTAN KEPADA NEGARA
“Buka gemboknya, tapi jangan tutup kasusnya! Kebebasan beribadah bukan sekadar pintu yang terbuka — itu juga rasa aman yang terjamin. Proses hukum pelaku ancaman kekerasan, selesaikan administrasi dengan adil, dan pastikan aparat hadir menjaga sebelum gangguan terjadi. Itulah kerukunan yang sejati — bukan kerukunan yang dibangun di atas ketakutan salah satu pihak!”
Kerukunan beragama tidak bisa dibangun dengan cara mengorbankan hak dan rasa aman kelompok minoritas. Kerukunan sejati lahir ketika setiap warga tanpa memandang keyakinan dapat beribadah dengan tenang, aman, dan dihormati. Kemenag telah membuka pintu yang digembok — kini saatnya membuka juga pintu keadilan dan rasa aman yang selama ini tertutup.
Oleh:
JOHAN SOPAHELUWAKAN, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D., CPC., CPL
Ketua LBH No Viral No Justice DKI Jakarta Pengamat Hukum & Kebijakan Publik
Red
