Tamperak – JAKARTA — 30 September 2026 – Penguatan sinergi pengawasan di sektor kelautan, perikanan, dan keimigrasian menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong terwujudnya ekonomi biru Indonesia yang berkelanjutan.
Gagasan tersebut akan menjadi tema utama dalam kegiatan bertajuk “Kedaulatan Biru: Sinergi Pengawasan Terintegrasi Menuju Ekonomi Biru Indonesia Berkelanjutan”, yang digelar pada Rabu, 30 September 2026, pukul 13.00–16.00 WIB, bertempat di Lantai 4 Gedung Perpustakaan Nasional.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah laut serta mobilitas lintas negara.
Hadir secara online Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., IPU, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang diwakili oleh Dirjen perikanan dan kelautan
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Direktur Jenderal Imigrasi, serta Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Seminar dengan Narasumber
Dr. Sahono Budianto, S.St.Pi, M.Si
Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat jenderal imigrasi
*Sjachril., SH Analis Ahli madya
Direktorat pengawasan dan penindakan Keimigrasian
Dalam sambutannya secara daring di sampaikan oleh pak menteri,
“upaya pembangunan kota dan perikanan yang berkelanjutan salah satunya melalui kebijakan ekonomi atau ekonomi merupakan pembangunan yang menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi peningkatan mata pencaharian penciptaan lapangan kerja serta menjaga ekosistem laut dalam pengelolaan sumber demokrasi Indonesia harus menempatkan ekologi sebagai panglima yang harus dijaga untuk masa depan kita agar kedepan tetap lestari upaya tersebut dilakukan melalui limbah kebijakan ekonomi dulu yaitu satu memperluas kawasan konservasi atau menetapkan kawasan konservasi kedua penangkapan ikan terukur kekuatan kemudian pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan serta keempat pengawasan dan pengendalian wilayah
pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi sebenarnya dalam hal ini untuk mengawal untuk memastikan bahwa teknologi masih bisa menjadi patokan kita dengan menjaga dan melindungi sumber daya alam perikanan memberikan memberikan alasan aman dan nyaman ketika eh menanyakan di internal salah satu tantangan potensi penghambat dan keberhasilan ekonomi itu yaitu pencemaran daerah lainnya upaya pengawasan di laut tidak akan maksimal tanpa lingkungan teknologi nah sampai saat ini sedang telah melaksanakan pembangunan SMP data dan kita dalam hal melakukan pengawasan menggunakan justru modifikasi sistem dalam satu kawasan yang lumayan lengkap kita ada kapal pengawas bersama patroli ada komponen center ataupun pundak ada satelit PMS dan kelompok masyarakat tentunya di sini kelompok masyarakat pengawas Kita memantau sama 24 jam, kopassus sendiri yang bisa melaporkan kepada kami ketika kapal motor ini tidak ada yang tahu tentunya kita tidak mau kalah canggih dengan pelaku kejahatan yang selalu mempunyai modus operasi Baru terus mengingat kesehatan dan pelanggaran di bidang pendidikan sekarang ini jawaban pelajaran yang lebih canggih dan terstruktur ,mengajak para pemuda yang hadir di acara ini untuk menjaga dan melestarikan laut laut adalah masa depan kita langsung sebagai sumber daya kehidupan sehari-hari dan masa depan Terima kasih demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan,” pungkasnya.
Seminar ini menjadi ruang tanya jawab yang menarik bersama moderator Aditia Warman,S.H Pendiri Pemuda Kedaulatan Musantara ,untuk membahas pentingnya koordinasi dan pengawasan yang terintegrasi dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah laut Indonesia. Pengawasan yang kuat diharapkan dapat mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab sekaligus mencegah berbagai aktivitas yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.
Konsep ekonomi biru menempatkan laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang harus dikelola secara berkelanjutan. Karena itu, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya laut, kepastian hukum, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di wilayah perairan Indonesia, termasuk aspek mobilitas orang dan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan kekuatan Pesawat Patroli, speedboat Pengawas, Kapal type I,II,III,IV,V sebagai Penjaga kedaulatan Laut Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Melalui fsemonar tersebut, diharapkan terbangun pemahaman dan kolaborasi lintas lembaga yang semakin kuat untuk mendukung kedaulatan laut Indonesia sekaligus pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan
Nomor hotline WA .081399679966 email @imigrasi.co.id
Reporter Mayuli
