TAMPERAK NEWS – JAKARTA – 13 Agustus 2026 – Menjelang peringatan ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, gelaran Diskusi dan Malam Renungan yang diselenggarakan oleh PNPS GMKI bersama Yayasan Komunikasi Indonesia menjadi momentum refleksi yang menyentuh hati sekaligus menggetarkan kesadaran berbangsa. Dipandu moderator Sonya Hellen Sinombor, tiga narasumber besar Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, Dr. Hurriyah dari Pusat Kajian Politik UI dan Pdt. Dr. Darwin Darmawan (Sekum PGI) mengajak seluruh peserta menengok ke belakang, menilai masa kini, dan merenungkan pertanyaan mendasar: Apakah Indonesia benar-benar merdeka sepenuhnya?
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno: Ekonomi Merdeka atau Dikuasai Kepentingan?
Prof. Hendrawan membuka diskusi dengan mengingatkan kembali semangat 18 Agustus 1945, di mana para pendiri bangsa merumuskan Sistem Ekonomi Nasional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Kesejahteraan Sosial sebagai tujuan utama di setiap sendi kehidupan ekonomi. Bung Karno menegaskan Pasal 33 bermakna kolektivitas, bukan individualisme yang mementingkan diri sendiri.
Para pendiri bangsa mulai dari Bung Karno, Hatta, hingga tokoh kabinet pertama seperti M. Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara meletakkan fondasi ekonomi untuk rakyat. Namun kini, lanjutnya, kita dihadapkan pada pertanyaan besar: Apakah visi ekonomi pembangunan yang diusung hari ini masih dijalankan atas nama keadilan?
Beliau menyoroti berbagai aliran pemikiran yang mewarnai perekonomian Indonesia, mulai dari pemikiran ekonomi kerakyatan, pengaruh Marxis seperti Arif Budiman, pemikiran neoliberal yang dikritisi Kristian Wibisono, hingga pemikiran tokoh ekonomi seperti Kwik Kian Gie. Jika ekonomi hanya menjadi “alat aparatus untuk beraksi demi kepentingan segelintir orang”, maka yang tumbuh justru “virus pencari muka” di mana kemerdekaan itu sendiri perlahan berubah menjadi “pemerdekaan” yang hanya dinikmati oleh kelompok berkuasa.
Dr. Hurriyah: Kemerdekaan Bukan Glorifikasi, Melainkan Refleksi
Dalam paparannya yang menggetarkan, Dr. Hurriyah mengajak kita merenung: Sudah 81 tahun merdeka, mengapa kita masih terus memaknai ulang kemerdekaan? Apa yang sebenarnya masih kurang?
Kata “Hurriyah” sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti bebas atau merdeka. Namun makna merdeka tidak boleh sekadar menjadi slogan atau perayaan tahunan. Merdeka harus berarti: yang miskin tidak lagi ditindas, yang lemah tidak dikuasai, dan setiap warga negara mampu menentukan arah hidupnya sendiri.
“Kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik. Kemerdekaan sejati adalah kemampuan untuk bebas berpikir, bersuara, berbeda pendapat tanpa rasa takut. Tanpa demokrasi yang hidup, kemerdekaan hanyalah seremoni kosong.”
Beliau menyoroti kenyataan yang memrihatinkan: ketika rakyat menyuarakan pendapat yang berbeda dengan pemimpin, justru mendapat cap seperti “Londo Ireng”. Apakah pemimpin kita kini mulai anti-kritik? Jika demokrasi menjadi rapuh dan ruang kritik ditutup, maka peringatan kemerdekaan kita kehilangan makna sejatinya.
Pertanyaan yang diajukan tajam: Apakah kita benar-benar berkomitmen melawan kolonialisme dalam segala bentuknya, atau hanya melawan penjajah dari luar semata? Apakah ada yang keliru dalam perjalanan Republik ini? Kita harus berani mencintai sekaligus mengkritik bangsa ini karena kritik adalah bentuk cinta yang paling jujur.
Pdt. Dr. Darwin Darmawan: Kekuasaan Harus Dikontrol, Republik Belum Selesai Dibangun
Pdt. Dr. Darwin Darmawan mengajak melihat realitas yang jujur: sejak reformasi 1998, banyak harapan perubahan, namun pada akhirnya mereka yang memegang kendali perubahan pun ternyata tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Hakikat kekuasaan cenderung memperbudak jika tidak dikontrol dan tingkat korupsi yang terus meningkat adalah bukti nyatanya.
Beliau mengingatkan ajaran iman Kristen: manusia cenderung jatuh ke dalam dosa, termasuk dosa kekuasaan. Kesadaran ini harus dimiliki setiap orang agar tidak mudah memuja kekuasaan dan melupakan kebenaran. Politik tidak boleh dilihat hitam-putih semata, tetapi harus dilihat dalam spektrum yang luas. Kita adalah terang dunia di mana terang itu bersinar, di sana kebenaran ditegakkan.
“Kekuasaan harus dikontrol. Republik ini belum selesai dibangun. Dan yang paling penting: Republik ini milik kita semua, bukan milik rezim yang sedang berkuasa.”
Beliau juga menyinggung ketimpangan pembangunan, termasuk janji pembangunan di Papua yang masih menjadi pertanyaan besar. Kita semua harus bertanya pada diri sendiri: Apakah hukum benar-benar berlaku untuk semua? Atau hanya untuk rakyat kecil? Jika kita hanya sibuk mengkritik tanpa mengintrospeksi diri, kita sendiri yang akan tergelincir.
Penutup: Kemerdekaan Adalah Panggilan Etis
Malam renungan ini ditutup dengan satu kesimpulan yang bulat: Kemerdekaan ke-81 bukanlah pesta kemenangan yang sudah selesai, melainkan panggilan baru untuk berjuang kembali.
– Kemerdekaan berarti berani berpikir jernih dan berbicara jujur;
– Kemerdekaan berarti mengontrol kekuasaan agar tidak sewenang-wenang;
– Kemerdekaan berarti membangun kebersamaan, bukan polarisasi yang memecah belah;
– Kemerdekaan berarti memastikan bahwa setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke benar-benar merasakan arti merdeka yang sesungguhnya.
PNPS GMKI dan Yayasan Komunikasi Indonesia menegaskan: Merawat memori sejarah, menjaga semangat kebenaran, dan berani mengingatkan penguasa — itulah cara terbaik kita merayakan kemerdekaan di usia ke-81 tahun ini.
Reporter: Johan Sopaheluwakan
