TAMPERAK NEWS – PALANGKARAYA – Gerakan Pemuda Asli Kalimantan Tengah (GEPAk) diundang resmi oleh Polda Kalteng mengikuti Upacara Peringatan HUT ke 80 Bhayangkara. “Kami GEPAK hadir sebelum rangkaian upacara dimulai atas undangan resmi Polda Kalteng ke GEPAK”, ujar Memet sapaan akrab Muhamad Tauhid Kordinator Humas, Investigasi dan Pemetaan GEPAK Kalteng.
Diketahui bahwa pada saat pelaksanaan upacara, Lagu Indonesia Raya tidak dikumandangkan. Menurut Memet menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Lagu Indonesia Raya wajib dikumandangkan dalam acara resmi kenegaraan. Dimana Institusi Polri adalah Lembaga Negara. “Sangat disayangkan bila pada Peringatan HUT 80 Bhayangkara Polda Kalteng tidak dikumandangkan Lagu Indonesia Raya, GEPAK mempertanyakan atas hal itu terjadi,”ungkapnya. Memet mengaku tak mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi, apakah efisiensi waktu atau ada aturan lain yang tidak diketahui masyarakat. Padahal dalam UU No.24 tahun 2009 diatur kewajiban menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. “HUT Bhayangkara acara resmi jadi ya wajib mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, tegas Memet.
GEPAK berharap ada evaluasi atas apa yang terjadi sehingga kedepan Lagu Indonesia Raya bisa dikumandangkan.
Media ini mengkonfirmasi kepada protokol yang mengatur jalannya acara. Bila dilihat dari susunan acara yang ada memang tidak disebutkan acara mengumandangkan Lagu Indonesia Raya. Bahkan info yang diterima media ini menyebutkan bahwa Protokol acara mengikuti dari Mabes Polri. “Biasantya memang tidak dikumandangkan, diganti lagu Mars Polri, ujar seorang sumber Polda yang enggan disebutkan namanya.
Berdasarkan penelusuran Media ini dalam Acara HUT ke 80 Bhayangkara oleh Mabes Polri yang berlangsung di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Korbrimob Polri, Cikeas Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026, Lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan dalam susunan acara disebut Salam Kebangsaan. (Video Lengkap Dalam Chanel Youtube Media Mainstream yang menayangkan Langsung Kegiatan tersebut).
Hadir dalam Upacara, Pangdam XXII Tambun Bungai, Kajati Kalteng, Gubernur Kalteng beserta OPD, Wali Kota Palangka Raya, DPRD Provinsi dan Tokoh Adat, Masyarakat serta Organisasi Kemasyarakatan di Kalteng.
Dilaporkan oleh Endharmoko
