Tamperak News – Aceh Barat – Sabtu (31/1/2026) – Pelantikan Kurdi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Barat oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi, pada Jumat, 30 Januari 2026, menjadi momentum penting bagi arah baru pengelolaan lingkungan di daerah ini. Bukan sekedar pergantian pejabat, kehadiran Kurdi di pucuk pimpinan DLH mulai dibaca publik sebagai sinyal perubahan, perubahan cara pandang, cara kerja, dan cara berinteraksi dengan masyarakat.
Sejak hari-hari awal menjabat, Kurdi menunjukkan kecenderungan kepemimpinan yang progresif dan responsif. Namanya cepat menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, pegiat lingkungan, hingga internal birokrasi. Namun perbincangan itu bukan karena retorika berlebihan, melainkan karena langkah-langkah konkret yang langsung terasa di lapangan.
DLH Aceh Barat terlihat bergerak lebih aktif dan komunikatif. Untuk pertama kalinya, rute mobil pengangkut sampah dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Informasi tersebut dilengkapi dengan nomor kontak petugas kebersihan, membuka ruang komunikasi langsung antara warga dan dinas terkait. Transparansi sederhana ini memberi pesan kuat, pelayanan publik harus bisa diakses, dipahami, dan diawasi bersama.
Lebih dari itu, langkah Kurdi di hari perdana menjabat mencerminkan gaya kepemimpinan yang jarang terlihat dalam birokrasi. Alih-alih memulai dengan rapat tertutup atau seremoni internal, ia memilih turun ke lapangan dan menyapa para petugas kebersihan, para penjaga wajah kota yang kerap luput dari perhatian. Dalam suasana penuh kehangatan, Kurdi menyerahkan bantuan beras kepada para petugas sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan atas dedikasi mereka.
Tindakan ini bukan soal besar kecilnya bantuan, melainkan tentang pengakuan. Bahwa kebersihan kota tidak lahir dari kebijakan di atas kertas semata, melainkan dari kerja keras manusia-manusia yang setiap hari bergelut dengan debu, bau, dan sisa kehidupan kota. Kurdi menempatkan mereka bukan sekadar sebagai pelaksana, tetapi sebagai mitra penting dalam membangun lingkungan yang layak dan sehat.
Dalam satu pernyataan yang kemudian banyak dikutip, Kurdi menyampaikan pesan reflektif “Kota yang bersih bukan hasil kerja satu dinas, tapi hasil cinta seluruh warga. Mari berkolaborasi menjaga rumah kita.”
Pesan ini menegaskan arah kepemimpinannya, bahwa urusan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan beban eksklusif DLH. Ada ajakan kolaborasi di dalamnya, ada kesadaran bahwa perubahan perilaku masyarakat sama pentingnya dengan kinerja pemerintah.
Tentu, tantangan pengelolaan lingkungan di Aceh Barat tidaklah ringan. Persoalan sampah, kesadaran publik, keterbatasan sarana, hingga pola lama birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Namun, langkah awal Kurdi memberi optimisme baru bahwa perubahan bisa dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten dan penuh empati.
Jika pola kepemimpinan yang humanis, terbuka, dan berpihak pada kerja nyata ini terus dijaga, DLH Aceh Barat berpeluang menjadi wajah baru birokrasi yang tidak berjarak dengan rakyat. Kepemimpinan yang tidak hanya mengatur dari balik meja, tetapi hadir, menyapa, dan bekerja bersama.
Dan dari sanalah, harapan tentang Aceh Barat yang lebih bersih dan berkelanjutan perlahan menemukan pijakannya, dimulai dari kepemimpinan yang berani turun tangan dan mendengar. (Red/fdl)
